Antara Rakyat dan Raja, Dilema Sistem Pemerintahan Indonesia

Demokrasi

Indonesia sebagai negara yang lahir dari semangat perjuangan rakyat telah lama memilih demokrasi sebagai fondasi utama sistem pemerintahannya. Demokrasi dianggap mampu merepresentasikan suara rakyat, memberikan ruang partisipasi, serta menjaga keseimbangan kekuasaan melalui berbagai lembaga negara. Dalam perjalanan panjangnya, tidak sedikit muncul kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia, seperti korupsi, konflik kepentingan, hingga ketimpangan dalam penegakan hukum. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang cukup kontroversial: apakah sistem lain, seperti kerajaan absolut, bisa menjadi alternatif yang lebih efektif?

Kerajaan absolut menawarkan konsep kekuasaan terpusat di tangan satu pemimpin, yang diyakini mampu mengambil keputusan secara cepat tanpa proses birokrasi yang berbelit. Dalam sistem ini, stabilitas dan kesinambungan kebijakan sering kali dijadikan keunggulan utama. Pendukung gagasan ini berargumen bahwa Indonesia dengan keberagaman budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki akar yang tidak sepenuhnya asing terhadap sistem monarki. Namun, di sisi lain, kekuasaan yang terlalu terpusat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, minimnya kontrol publik, serta hilangnya hak-hak dasar masyarakat.

Dilema antara memilih tetap pada jalur demokrasi atau mempertimbangkan sistem kerajaan absolut sesungguhnya mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan yang efektif sekaligus adil. Rakyat menginginkan pemimpin yang tegas dan mampu membawa kemajuan, tetapi juga tidak ingin kehilangan kebebasan berpendapat dan hak politiknya. Sistem kerajaan absolut mungkin menawarkan efisiensi, tetapi demokrasi menawarkan akuntabilitas dua hal yang sama-sama penting dalam kehidupan bernegara.

Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar memilih antara rakyat atau raja, melainkan bagaimana menciptakan sistem pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan keduanya. Indonesia perlu terus memperbaiki kualitas demokrasi yang ada, memperkuat institusi, serta membangun kepemimpinan yang berintegritas. Dengan begitu, dilema antara kekuasaan terpusat dan kedaulatan rakyat dapat dijawab tanpa harus meninggalkan prinsip dasar yang telah menjadi identitas bangsa.

SUMBER REFERENSI:

• Sampe, Stefanus. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Manado: Unsrat Press, 2022. 
• Suyana, Cecep, dkk. Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
• Haryanti, Amelia & Pujilestari, Yulita. Sistem Politik Indonesia. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.