Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Namun, di Indonesia, sektor ini tidak luput dari praktik korupsi yang sistemik dan merusak. Korupsi dalam pendidikan bukan hanya soal penyalahgunaan dana, tetapi juga menyangkut integritas, keadilan akses, dan masa depan generasi muda. Ketika dana pendidikan diselewengkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh institusi, tetapi juga oleh siswa, guru, dan masyarakat luas.
Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat lebih dari 240 kasus korupsi di sektor pendidikan yang ditindak antara tahun 2016 hingga 2021, dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa korupsi di dunia pendidikan bukanlah kasus sporadis, melainkan bagian dari masalah struktural yang mendalam.
Bentuk dan Modus Korupsi di Dunia Pendidikan
Korupsi di sektor pendidikan terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:
- Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Pengadaan buku dan alat peraga dengan laporan fiktif
- Proyek pembangunan gedung sekolah dengan kualitas di bawah standar
- Suap dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi
- Pungutan liar oleh oknum pengawas atau pejabat dinas pendidikan
Kasus Universitas Lampung (Unila) menjadi contoh nyata. Mantan Rektor Unila, Prof. Karomani, terbukti menerima suap sebesar Rp100–350 juta dari calon mahasiswa jalur mandiri. Ia divonis 10 tahun penjara pada Mei 2023. Ironisnya, pelaku korupsi di sektor pendidikan sering kali adalah mereka yang seharusnya menjadi teladan moral dan intelektual.
Dampak Korupsi terhadap Pendidikan
Korupsi di sektor pendidikan menimbulkan dampak multidimensi yang sangat merugikan:
1. Penurunan Kualitas Pendidikan
Dana yang seharusnya digunakan untuk pelatihan guru, pengadaan fasilitas, dan peningkatan kurikulum justru hilang karena korupsi. Akibatnya, siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Menurut artikel dari Teknokrat, korupsi memperlemah kualitas SDM yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
2. Kesenjangan Akses Pendidikan
Korupsi memperlebar jurang antara sekolah di kota dan daerah terpencil. Dana yang seharusnya dialokasikan secara merata sering kali tidak sampai ke tujuan. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal kekurangan fasilitas, guru, dan dukungan operasional.
3. Hilangnya Kepercayaan Publik
Ketika masyarakat menyaksikan korupsi merajalela di sektor pendidikan, kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan pemerintah menurun. Ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan.
4. Rusaknya Moralitas Generasi Muda
Korupsi memberikan contoh buruk bagi siswa. Ketika mereka melihat guru atau pejabat pendidikan melakukan korupsi, nilai-nilai kejujuran dan integritas menjadi kabur. Hal ini menghambat pembentukan karakter yang sehat.
5. Tersendatnya Pembangunan Nasional
Pendidikan adalah kunci pembangunan. Korupsi menghambat proses ini, menyebabkan rendahnya daya saing bangsa dan lemahnya inovasi.
Pandangan Para Ahli
Berbagai pakar telah mengemukakan pendapat mereka mengenai korupsi dan dampaknya terhadap pendidikan:
🔹 Azyumardi Azra
Guru besar sejarah dan pemikir pendidikan ini menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ia menekankan bahwa korupsi di sektor pendidikan sangat berbahaya karena merusak nilai-nilai dasar pendidikan.
🔹 Haryatmoko
Filsuf dan dosen Universitas Sanata Dharma ini menyebut korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi. Ia menyoroti bahwa korupsi di dunia pendidikan menciptakan budaya permisif dan merusak etika profesional.
🔹 Muhamad Nuh (Menteri Pendidikan RI 2009–2014)
Dalam kajian pendidikan antikorupsi, Nuh menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang bermoral dan berperilaku antikoruptif. Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini dan menjadi bagian dari kurikulum formal.
🔹 Haryono Umar (Mantan Wakil Ketua KPK)
Ia menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi bertujuan membentuk karakter teladan dan menjadikan siswa sebagai promotor pemberantasan korupsi. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan integritas.
🔹 Mubyarto (Ekonom UGM)
Menurut Mubyarto, korupsi adalah masalah politik yang menyentuh legitimasi pemerintah. Ia menekankan bahwa korupsi di sektor pendidikan mengurangi dukungan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlemah demokrasi.
Faktor Penyebab Korupsi dalam Pendidikan
Korupsi dalam pendidikan tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memicunya:
- Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
- Lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku korupsi.
- Rendahnya integritas aparatur pendidikan.
- Pengaruh politik dalam alokasi anggaran pendidikan.
- Desentralisasi pengelolaan dana tanpa pengawasan yang memadai.
Menurut Caplin (2002), motif korupsi bisa bersifat intrinsik (dorongan dari dalam diri) maupun ekstrinsik (pengaruh dari luar). Faktor internal seperti keserakahan dan gaya hidup mewah, serta faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasan, menjadi pemicu utama.
Strategi Pencegahan dan Solusi
Untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan, diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif:
1. Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari kurikulum formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian harus ditanamkan secara konsisten.
2. Reformasi Birokrasi Pendidikan
Perlu ada sistem akuntabilitas yang kuat di instansi pendidikan. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat, termasuk audit independen terhadap penggunaan dana BOS dan PIP.
3. Kepemimpinan yang Berintegritas
Pemimpin di sektor pendidikan harus menjadi teladan. Menurut KIPMI, kepemimpinan yang jujur dan adil akan mendorong budaya kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.
4. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dana pendidikan. Komite sekolah, orang tua siswa, dan media massa memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan.
5. Penegakan Hukum yang Tegas
Pelaku korupsi di sektor pendidikan harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. KPK dan aparat penegak hukum harus diberi kewenangan dan dukungan untuk memberantas korupsi secara sistematis.
Kesimpulan
Korupsi di sektor pendidikan adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Ia merusak kualitas pendidikan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghancurkan nilai-nilai moral generasi muda. Para ahli sepakat bahwa solusi terbaik adalah melalui pendidikan antikorupsi yang terintegrasi, kepemimpinan yang berintegritas, dan penegakan hukum yang tegas.
Jika Indonesia ingin membangun generasi emas, maka pendidikan harus dibebaskan dari praktik korupsi. Pendidikan bukan hanya soal angka dan kurikulum, tetapi tentang membentuk manusia yang jujur, cerdas, dan berdaya saing. Dan itu hanya mungkin jika sistemnya bersih.
Posting Komentar